CISDI: Pemerintah Perlu Mobilisasi Sumber Daya Hingga ke Tingkat Puskesmas untuk 3T

Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan mobilisasi dan penetapan sumber daya untuk melakukan upaya 3T yakni testing (tes), tracing (lacak), dan treatment (isolasi) sampai tingkat Puskesmas. Direktur Kebijakan CISDI Olivia Herlinda mengatakan berdasarkan survei daring mengenai kebutuhan Puskesmas di masa Pandemi yang diselenggarakan pihaknya bekerja sama dengan Kawal Covid dan Cek Diri masih banyak tantangan dalam menjalani upaya 3T mengingat upaya tersebut masih menjadi strategi pemerintah untuk penanganan Covid 19 sambil menunggu adanya vaksin. Meski berdasarkan survei tersebut 96 persen puskesmas sudah melakukan penelusuran kontak, namun ketika digali lebih jauh mengenai kualitas dari penelusuran kontak hanya 47 persen Puskesmas yang memiliki tenaga pelacak atau tracer di bawah lima orang.

Namun, demikian sampai standard idealnya itu masih belum ada bakunya idealnya berapa karena memang ini akan sangat tergantung kebutuhan di daerahnya berapa banyak kasus yang ditemukan dan pertumbuhan kasus di tiap daerah. Kemudian berdasaekan survei, 47 persen Puskesmas hanya melakukan penulusuran ke kurang dari lima kontak per setiap kasus positif. Meskipun secara international belum ada standard ideal terkait hal tersebut namun sejumlah studi merekomendasikan 70 sampai 90 persen kontak harus ditelusuri dan dites per satu kasus atau setiap kasus positif itu harus dilacak 20 sampai 30 kontak erat.

Kemudian terkait kapasitas tes, 80 persen menjawab menggunakan tes cepat serologi sebagai alat uang digunakan dalam penanganan covid 19. Sebanyak 39 persen puskesmas menyatakan tes swab PCR dan ada juga yang melakukan pemeriksaan serologi di lab. Terkait dengan penggunaan tes cepat serologi, sebanyak 12 persen puskesmas menggunakan tes cepat untuk alat diagnosis karena memang tidak tersedia PCR di tempat tersebut.

Kemudian sisanya sekitar 80 an persen, kata Olivia, itu digunakan sebagai alat screening untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan tes PCR setelah itu. Kemudian terkait dengan isolasi, sebanyak 99 persen Puskesmas sudah melakukan pemantauan pasien yang melakukan isolasi mandiri meski metodenya berbeda beda. Sebanyak 91 persen puskesmas di antaranya sudah melakukan pemantauan melalui telpon atau pesan dan sebanyak 45 persen melakukan pemantauan lewat kunjungan rumah.

Namun, ketika digali lebih jauh soal frekuensinya, kata Olivia, hanya 57 persen puskesmas yang melakukan pemantauan setiap hari. Hal tersebut disampaikannya dalam acara Peluncuran Hasil Survei Kebutuhan Puskesmas di Masa Pandemi secara virtual pada Kamis (5/11/2020). "Melihat masih ada keterbatasan sumber daya baik fasilitas maupun manusia untuk melakukan upaya tes, lacak, isolasi secara optimal maka penting bahwa pemerintah bisa memberikan komitmennya untuk melakukan mobilisasi dan penetapan sumber daya ke puskesmas untuk upaya upaya tersebut termasuk di promosi kesehatan," kata Olivia.

Olivia menjelaskan survei yang dilakukannya tersebut bertujuan untuk melihat seberapa jauh Puskesmas siap dalam penanganan pandemi covid 19 dari beberapa aspek. Aspek pertama yakni kapasitas puskesmas dalam pengendalian dan pencegahan infeksi; kedua kapasitas tes, lacak, dan isolasi; ketiga disrupsi layanan kesehatan esensial selama masa pandemi; dan keempat upaya pencegahan dan promosi kesehatan. Survei tahap pertama tersebut, kata Olivia, pada tanggal 14 Agustus sampai 7 September 2020.

Rencananya, kata Olivia, survei tersebut akan digelar per kuartal sebagai tolok ukur penguatan Puskesmas. Olivia mengatakan survei tersebut melibatkan sebanyak 765 responden perwakilan 647 puskesmas dari 259 kabupaten/kota di 34 provinsi. Secara demografi, kata Olivia, lima provinsi teratas dalam survei tersebut antara lain Jawa Barar, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta.

Berdasarkan profesi, ia mengatakan, responden didominasi oleh Dokter Umum, Perawat, tenaga Promosi Kesehatan. "Responden paling banyak mengisi survei adalah Kepala Puskesmas, penanggung jawab upaya kesehatan masyarakat esensial, dan penanggung jawab upaya kesehatan per orang," kata Olivia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *