Aturan Ekspor Benih Lobster Dinilai Janggal, Eks Pejabat KKP Ini Pilih Mundur dari Posisi Dirjen

Muhammad Zulficar Mochtar mengaku pilih melepas jabatannya sebagai Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Alasannya, ia menilai kebijakan ekspor benih lobster sudah tak lagi mengarah keberlanjutan dan pro nelayan kecil. Pernyataan tersebut ia ungkapkan saat bersaksi untuk terdakwa penyuap Menteri KP Edhy Prabowo, Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (PT DPPP) Suharjito dalam sidang lanjutan kasus suap ekspor benur.

Diketahui Zulficar mengundurkan diri dari jabatannya pada pertengahan Juni 2020. "Saya mengundurkan diri pertengahan Juni 2020 sebagai Dirjen," kata Zulficar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (3/3/2021). Setidaknya ada tiga (3) alasan yang jadi pertimbangannya saat memutuskan cabut dari posisi Dirjen.

Pertimbangan pertama, Peraturan Menteri (Permen) Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 yang dikeluarkan mantan Menteri KP, Edhy Prabowo dinilai sudah tidak berpihak pada para nelayan kecil. Kebijakan itu juga tak lagi mendukung keberlanjutan. "Ada 3 alasan. Pertama saya melihat kegiatan yang dilakukan di Kementerian (KKP) sudah tidak mengarah keberlanjutan, juga tidak pro untuk nelayan kecil," kata dia.

Ia juga menyebut tak adanya tata kelola yang dijalankan dengan baik atas Permen tersebut. Hal ini dibuktikan, meski belum ada Tanda Daftar Ekspor (TDP) maupun Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP) yang ia tanda tangani, tapi kegiatan ekspor sudah berjalan. "Kedua, saya melihat tata kelola tidak dijalankan dengan baik. Buktinya belum TDP, belum ada saya tanda tangan SPWP kok sudah di ekspor," kata dia.

Melihat hal ini, Zulficar menilai Permen yang diterbitkan Edhy Prabowo justru berpotensi membuka ruang pidana korupsi di lingkungan KKP khususnya terkait izin ekspor benur. Atas tiga alasan itu ia memutuskan mundur dari jabatan Dirjen. "Saya khawatir komitmen anti korupsi identitas ini perlu diingatkan, sehingga saya mengundurkan diri," katanya.

Dalam perkara ini KPK menetapkan total tujuh orang sebagai tersangka. Enam orang sebagai penerima suap yakni eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo; stafsus Menteri KP, Safri dan Andreau Pribadi Misanta; sekretaris pribadi Edhy Prabowo, Amiril Mukminin; Pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK), Siswadi; dan staf istri Menteri KP, Ainul Faqih. Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan pihak pemberi suap adalah Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito. Suharjito didakwa memberikan suap senilai total Rp2,146 miliar yang terdiri dari 103 ribu dolar AS (sekitar Rp1,44 miliar) dan Rp706.055.440 kepada Edhy. Suap diberikan melalui perantaraan Safri dan Andreau Misanta selaku staf khusus Edhy, Amiril Mukminin selaku sekretaris pribadi Edhy, Ainul Faqih selaku staf pribadi istri Edhy yang juga anggota DPR RI Iis Rosita dan Siswadhi Pranoto Loe selaku Komisaris PT Perishable Logistics Indonesia (PLI) sekaligus pendiri PT Aero Citra Kargo (ACK).

Ia disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dalam kasusnya, Edhy Prabowo diduga melalui staf khususnya mengarahkan para calon eksportir untuk menggunakan PT ACK bila ingin melakukan ekspor. Salah satunya adalah perusahaan yang dipimpin Suharjito. Perusahaan PT ACK itu diduga merupakan satu satunya forwarder ekspor benih lobster yang sudah disepakati dan dapat restu dari Edhy.

PT ACK diduga memonopoli bisnis kargo ekspor benur atas restu Edhy Prabowo dengan tarif Rp1.800 per ekor. Dalam menjalankan monopoli bisnis kargo tersebut, PT ACK menggunakan PT Perishable Logistics Indonesia (PLI) sebagai operator lapangan pengiriman benur ke luar negeri. Para calon eksportir kemudian diduga menyetor sejumlah uang ke rekening perusahaan itu agar bisa ekspor. Uang yang terkumpul diduga digunakan untuk kepentingan Edhy Prabowo dan istrinya, Iis Rosyati Dewi untuk belanja barang mewah di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat pada 21 23 November 2020. Sekitar Rp750 juta digunakan untuk membeli jam tangan Rolex, tas Tumi dan Louis Vuitton, serta baju Old Navy.

Edhy diduga menerima uang Rp3,4 miliar melalui kartu ATM yang dipegang staf istrinya. Selain itu, ia juga diduga pernah menerima 100 ribu dolar AS yang diduga terkait suap. Adapun total uang dalam rekening penampung suap Edhy Prabowo mencapai Rp9,8 miliar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *